Contoh1 KASUS MONOPOLI PADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengakui adanya dugaan pelanggaran UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh PT PLN (Persero) apabila BUMN sektor listrik itu meneruskan kebijakan capping untuk TDL sektor industri. KPPU akan mengkaji sesuai dengan prosedur lewat pemeriksaan 25Mei 2022 - 18:17 WIB. 1. 2. Berita harian Perlindungan Konsumen terkini, terlengkap, hari ini - Dorong Industri Jasa Keuangan Lebih Sehat, OJK Terapkan Pertahanan Tiga Lapis. OJK Dalami Kasus Mahasiswa Baru UIN Raden Mas Said Wajib Daftar Received 14/Maret/2021, Revised: 30/Maret/2021, Publish: 5/April/2021 FUNGSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN dan jiwa konsumen. Ketiga contoh kasus di atas, dapat Nomor8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa yang dimaksud perlindungan konsumen ialah "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Lebih lanjut, A.Z Nasution berpandangan bahwa yang dimaksud hukum perlindungan konsumen adalah "keseluruhan

Dipengujung tahun 2021, ada satu kasus hukum yang mematahkan hati dan mengaduk-aduk emosi publik. Adalah seorang guru Pondok Pesantren—yang diduga memerkosa 12 santri atau bahkan bisa lebih. Mengutip Merdeka.com, 7 korbannya telah melahirkan sembilan bayi. Menurut Polda Jabar, pihaknya mendapatkan laporan sejak Mei 2021.

PerlindunganKonsumen, Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Resolusi PBB No. 39/248 Tahun 1985. Dalam resolusi ini kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi:6 a. perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya b. promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen PeraturanPerundangan terkait transaksi elektronik A. Undang-undang Perlindungan Konsumen UU No.8/1999 Terdapat hukum yang mengatur transaksi elektronik terkait perlindungan konsumen di Indonesia yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UU tersebut, hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha sudah dinyatakan dengan NONBANK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN (CONTOH KASUS: PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT ADIRA FINANCE VS KONSUMEN) Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 atas Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia b. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang tidak mengikat X2yNp.
  • 6wcjvoea0w.pages.dev/321
  • 6wcjvoea0w.pages.dev/107
  • 6wcjvoea0w.pages.dev/108
  • 6wcjvoea0w.pages.dev/219
  • 6wcjvoea0w.pages.dev/85
  • 6wcjvoea0w.pages.dev/436
  • 6wcjvoea0w.pages.dev/172
  • 6wcjvoea0w.pages.dev/321

    • contoh kasus perlindungan konsumen 2021 dan analisisnya